Komisi V Apresiasi Realisasi Anggaran Kementerian Perhubungan

03-02-2022 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras. Foto: Prima/Man

 

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan bahwa Komisi V DPR RI mengapresiasi capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 di empat lembaga dalam Kementerian Perhubungan, yakni Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP), dan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbang).

 

Realisasi tersebut di antaranya adalah realisasi Setjen Kemenhub keuangan 99,65 persen dan realisasi fisik 100 persen, realisasi keuangan Inspektorat Jenderal Kemenhub sebesar 99,99 dengan realisasi fisik sebesar 100 persen, BPSDMP dengan realisasi keuangan sebesar 98,75 persen dan realisasi fisik sebesar 99,84 persen, Balitbang dengan realisasi keuangan 98,99 persen dan realisasi fisik sebesar 99,36 persen.

 

"Terhadap program atau kegiatan di tahun anggaran 2021 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPSDMP dan Balitbang agar permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program atau kegiatan tahun anggaran 2021 dapat diselesaikan, sehingga tidak terulang lagi pada tahun anggaran 2022," ujarnya saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan jajaran Kemenhub di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (3/2/2022).

 

Lebih lanjut, terkait dengan mendorong peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kemenhub, Andi Iwan meminta Sekretariat Jenderal Kemenhub untuk dapat melakukan kajian mendalam terhadap potensi sumber PNBP. Sedangkan kepada Balitbang yang kini berubah menjadi Badan Kebijakan Transportasi (BKT) menyusul meleburnya badan penelitian ke BRIN, Komisi V DPR RI meminta Balitbang untuk dapat meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

 

"Komisi V meminta Balitbang untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait terhadap berubahnya status, tupoksi dari organisasi Balitbang yang berubah menjadi Badan Kebijakan Transportasi," paparnya. (bia/sf)

BERITA TERKAIT
Pemangkasan Anggaran di KemenPU Dapat Berdampak pada Keselamatan Pengguna Jalan
08-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemotongan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menuai sorotan. Anggota Komisi V DPR RI Irmawan menilai pemangkasan...
Kecelakaan di GT Ciawi, Bakri: DPR Akan Bentuk Panja Standardisasi Jalan Tol
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, A. Bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk...
Kecelakaan Maut Ciawi, Sudjatmiko Minta Perketat Pengawasan Kendaraan Niaga
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko turut prihatin atas kecelakaan maut yang terjadi di pintu tol Ciawi...
Anggaran Kemen PU Terjun Jadi 29 T, Lasarus: 1000% Saya Tak Setuju!
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025) diwarnai oleh sejumlah protes, hal ini timbul lantaran...